Inilah Alasan Pemerintah Gunakan Dana PT SMI untuk Pembiayaan Infrastruktur

Untuk bisa meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat maka pemerintah memutuskan melakukan pembentukan PT SMI sebagai upaya pengelolaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan ini merupakan badan usaha milik Negara yang dikelola dibawah Kementrian Keuangan RI. Berikut alasan mengapa pembiayaan perlu dana Dari PT SMI

Tujuan Pembentukan PT Sarana Multi Infrastruktur

Untuk dapat mengambil kesempatan mewujudkan keberlanjutan bagi investor, pemerintah serta masyarakat, PT SMI menerapkan tiga pilar sinergi untuk mewujudkan misinya yaitu Pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi dan pengembangan proyek. Hal tersebut dilakukan agar bisa membantu memutar roda perekonomian Indonesia menjadi lebih baik

PT Sarana Multi Infrastruktur yang bergerak di bidang Pembiayaan Infrastruktur dapat diartikan sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bahkan seluruh modalnya dikuasai oleh Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 100/PMK. 010/2009 

Peraturan keputusan tersebut berisi tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur akan melakukan pendanaan terhadap 8 sektor infrastruktur yaitu diantaranya Jalan dan jembatan, minyak dan gas, listrik,  transportasi, telekomunikasi, pengelolaan limbah, irigasi, dan penyediaan air minum. Jika anda menjalankan proyek infrastruktur tersebut maka bisa mengajukan pembiayaan ke PT SMI

Alasan Penggunaan Pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur

Terdapat 2 mandat yang berisi tentang tujuan umum terbangunnya badan usaha pembiayaan infrastruktur ini yaitu pertama untuk menciptakan keuntungan dan mempengaruhi masyarakat melalui aktivitas sosial dan ekonomi yang disadari. Kemudian kedua sebagai sarana mempromosikan keberlanjutan melalui SDGs dan perlindungan iklim. 

Perusahaan ini telah didirikan cukup lama yaitu di awal tahun 2009 sebagai katalis pertumbuhan sosial, lingkungan dan ekonomi Indonesia melalui berbagai jenis layanan pengembangan keuangan termasuk pelaksanaan program KPS. Setelah itu pada tahun 2015, Dewan Negara melakukan pengalihan aset serta fungsi pusat pemerintah atau PIP pada PT SMI

Perusahaan ini bertanggungjawab untuk dapat melakukan pembiayaan infrastruktur pada pemerintah daerah dan proyek panas bumi. Dengan berdasarkan surat keputusan OJK Nomor S-48/D.05/2015, PT SMI mendapat izin perluasan kawasan, antara lain infrastruktur seperti terminal, rumah sakit, pasar dan sebagainya, infrastruktur wisata dan rolling stock

Kemudian PT SMI kembali mendapatkan Persetujuan Perluasan Industri pada tahun 2009 dengan Surat OJK No. S-7/D.05/2019 yaitu tentang persetujuan peningkatan pembiayaan infrastruktur antara lain Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi, Infrastruktur untuk sistem pengelolaan limbah, infrastruktur TI, infrastruktur energi terbarukan, infrastruktur hemat energi, 

Selain itu pembiayaan proyek infrastruktur juga mencakup infrastruktur dan fasilitas olahraga, serta infrastruktur perumahan seni dan sosial. Dengan perluasan sektor ini akhirnya membuat PT SMI dapat menawarkan solusi yang lebih inovatif untuk pembangunan Indonesia serta berkontribusi aktif dalam setiap usaha pengentasan kemiskinan